Pembatalan kenaikan BBM cermin buruk
Anggota Komisi VI, DPR RI, Bambang Haryo S, Sabtu 16 Mei 2015
mengatakan, kerugian yang terjadi di PT Pertamina saat ini adalah akibat
inefisiensi yang dilakukan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal
tersebut jangan dibebankan kepada masyarakat.
"Harga BBM yang semula akan naik, tiba-tiba dibatalkan, terlihat
sekali bahwa pemerintah secara politik sangat buruk dalam melakukan
koordinasi. Seolah olah didalam Pemerintahan ada matahari kembar, yang
satu pro rakyat, sedangkan yang lainnya menindas rakyat," ujarnya di
Jakarta.
Untuk melindungi industri dan bisnis transportasi nasional, dia pun
meminta, pemerintah meningkatkan subsidi solar yang diberikan.
Sehingga, jika ada kenaikan harga minyak, dampak lanjutannya tidak
dirasakan masyarakat.
Sebagai informasi, pemerintah menerapkan skema subsidi tetap untuk
solar Rp1.000 per liter. Apabila ada kenaikan harga minyak dunia, secara
otomatis harga solar yang harus dibeli mengikuti kenaikan tersebut.
Naiknya harga solar berdampak besar memicu kenaikan biaya produksi
bagi industri, dan biaya operasional transportasi massal. Hal tersebut
secara otomatis akan meningkatkan harga jual produk dan tarif
transportasi.
"Beban masyarakat akan semakin berat, sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat sebagai konsumen industri," katanya.
Apabila subsidi Solar bisa ditambah, dia meyakini, daya beli
masyarakat dapat meningkat karena terjangkaunya produk dalam negeri.
Kemudian masyarakat pengguna transportasi masal akan meningkat karena
tarif transportasi murah.
sumber: http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/626534-dpr-minta-subsidi-solar-dinaikkan